Peran Organisasi Daerah Dalam Mewujudkan Kabupaten Maju Dan Sejahtera

Muhammad Hidayat Djabbari*

“organisasi daerah menjadi elemen pokok dalam mensinergikan pembangunan daerah dengan

integrasi ideologi kemahasiswaan sebagai gerakan yang efektif”

Organisasi daerah lahir dari spririt otonomi daerah yang di perjuangan sekian lama dan

membuahkan hasil di era1998. Spirit ini lebih pada peran pemuda dan masyarakat untuk

berpartisipasi aktif dalam pembangunan di daerahnya masing – masing. Pada umumnya

organisasi daerah berorietasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia serta

menjadi social control dalam pembangunan daerah.


Namun dalam perkembangannya, organisasi daerah yang harusnya mampu menjadi

mitra kritis pemerintah dalam pembangunan justu mengalami banyak kendala internal. Mulai

dari dualisme organisasi daerah, konflik kedaerahan (antar kecamatan), maupun kentalnya

pengaruh politik praktis. Pergeseran paradigma dalam internal organisasi daerah saat ini yang

menyebabkan kurang efektinya peran – peran organisasi daerah.


Ketika melihat dari segi orietasinya ada beberapa hal yang dinilai kurang efektif selama

ini, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, dimana arah dalam proses kaderisasi tidak

menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi atau kepentingan organisasi. Kemudian

pemanfaatan potensi yang dimiliki organisasi, dalam hal ini fungsi-fungsi yang ada dalam setiap

element organisasi belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan organisasi.

Selanjutnya, fungsi control terhadap pembangunan daerah kurang berjalan dengan efektif

seperti ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini untuk kebijakan-

kebijakan pembangnan daerah yang menyimpang atau tidak pro dengan masyarakat belum

diawasi dengan baik atau kurangnya kritik terhadap pemerintah daerah mengenai hal tersebut.


Sesuai dengan fitrahnya atau orientasinya, organisasi daerah seharusnya menjadi wadah

dalam pengembangan kualitas sumber daya manusianya termasuk pemuda dalam hal ini

mahasiswa sesuai dengan kebutuhan organisasi dan daerah, yang dituangkan dalam bentuk

pembinaan atau proses kaderisasi yang memiliki output dan outcame agar mampu mendorong

kualitas pemuda yang suatu saat akan berguna bagi kesejahteraan masyarakat atau daerah.


Kemudian untuk permasalahan efektifitas potensi termasuk supra dan infrastruktur

organisasi, kekayaan intelektual organisasi, pemuda dalam hal ini mahasiswa, alumni dan

pemerintah daerah seharusnya mampu disinergiskan agar visi kedepan mengenai

pembangunan daerah bisa dikawal bersama. Untuk masalah fungsi kontrol organisasi daerah

terhadap pembangunan didaerah harus bisa berjalan dengan efektif sesuai dengan ideologi

organisasi daerah dan besik keilmuan yang dimiliki oleh mahasiswa massenrempulu.


Jadi, ketika ada permasalahan atau penyimpangan mengenai kebijakan pemerintah dan

pembangunan daerah, organisasi daerah harus mengambil peran ketika melihat penyimpangan

atau permasalahan yakni dengan mengkritisi hal tersebut sesuai dengan kajian keilmuan dan

ideologi yang dimiliki mahasiswa, selanjutnya ketika arah kebijakan atau pembangunan daerah

pro terhadap masyarakat maka organisasi daerahpun harus mampu mengambil peran sebagai

mitra kerja dalam hal tersebut. Singkatnya organisasi daerah menjadi mitra kerja dan mitra

kritis terhadap pemerintah daerah dalam pembangunan daerah.


Olehnya itu, organisasi daerah harus fokus pada hakikat pendiriannya. Spirit otonomi

daerah, harus menjadi landasan dari setiap program kerjanya. Pengabdian atas tanah kelahiran,

kampung halaman tercinta adalah sebuah keharusan. Tentu dengan langkah – langkah yang

tersistematis dan sesuai Undang – undang yang ada. Seperti dengan terlibat langsung dalam

proses perumusan kebijakan di daerah misalnya Musyawarah Rencana pembangunan,

penyampaian aspirasi di DPRD serta corong – corong aspirasi lainnya. Daya kritis mahasiswa

harus disalurkan dalam koridor – koridor yang tepat, sehingga menghasilkan sebuah kebijakan

yang berkwalitas di daerah. Seperti yang dikatakan Rian Nugroho dalam buku dengan judul

Public Policy “kemajuan sebuah bangsa (daerah) tergantung pada sejauh mana kwalitas

kebijakan publiknya”.


*)Bidang penalaran dan kajian strategis HPMM komisariat UNHAS