Dalam Seminar Nasional dengan tema sudahkah Telekomunikasi Indonesia Adil,sejahterah dan merata bagi masyarakat yang diadakan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Bidang Ekonomi, Rony Mamur Bishry, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah terus berupaya memeratakan akses di sektor TIK. Salah satunya dengan melakukan revisi PP 52 & 53 mengenai berbagi jaringan infrastruktur (Network Sharing) dan Proyek Palapa Ring.
“Semua orang Indonesia berhak mendapatkan akses informasi yang terjangkau. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang tepat terutama pada jasa telekomunikasi,” ujar Rony. “Revisi PP 52 & 53 merupakan usaha pemerintah untuk pemerataan akses dan menurunkan harga telekomunikasi. Dana dari USO banyak dialokasikan untuk wilayah Timur Indonesia untuk menurunkan kesenjangan informasi.”
Rony menambahkan bahwa saat ini memang banyak masalah terkait telekomunikasi di daerah Timur, terutama mahalnya tarif dan keterbatasan pilihan. Namun, upaya pemerintah dalam merevisi PP tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak pertimbangan yang membuat proses ini tidak bisa berjalan dengan cepat.
“Saat ini memang banyak masalah di daerah timur, terutama mahalnya tarif. Itulah yang dikonsepkan dalam network sharing, yakni berbagi jaringan infrastruktur,” tambahnya. “Namun, implementasi revisi PP tersebut tak semudah membalikkan telapak tangan. Ada pihak yang saat menghitung secara bisnis ini merasa rugi karena sudah berinvestasi besar namun harus sharing dengan operator lain. Sudah sempat ada solusi agar bisa dilakukan sistem sewa jaringan antar mereka, namun hal itu masih dibicarakan kembali.”
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulawesi Selatan, Ambo Masse, mengungkapkan bahwa kesenjangan di sektor TIK memang masih sangat besar. Penggunaan internet di Sulawesi Selatan contohnya, hanya terdapat 7,5 juta pengguna internet atau hanya 7,7% dari seluruh pengguna internet di seluruh Indonesia.
“Sebagian besar sebarannya hanya ada di Jawa dan Sumatera. Tidak banyak pilihan operator di daerah Timur, contohnya Sulawesi, hanya ada beberapa saja,” ujar Ambo Masse. “Hal ini tidak memiliki manfaat baik kepada konsumen karena meskipun mereka tidak puas terhadap kualitas layanan dan tarif, mereka tetap terpaksa pakai karena tidak ada pilihan lain.”
Selain revisi PP 52 & 53, proses pemerataan sektor TIK dilakukan dengan pembangunan jaringan Palapa Ring. Yakni membangun kabel bawah laut yang dapat menghubungkan seluruh Indonesia sehingga wilayah Timur bisa mendapatkan akses yang sama dengan yang ada di Pulau Jawa.
“Apa yang dilakukan pemerintah sudah tepat. Kita memang sedang jalan ke sana untuk memeratakan akses TIK ke wilayah Timur melalui Palapa Ring,” ujar Pengamat TIK dari UIN Alauddin, Faisal Akib.
Faisal menambahkan bahwa apabila Palapa Ring rampung pada 2018 atau 2019, maka berikutnya diperlukan usaha dari akademisi untuk menciptakan SDM yang andal dalam memberikan edukasi kepada masyarakat di daerah.
“Jika sudah tersambung semua, kita tak perlu lagi bekerja di kota besar seperti di Jakarta dan Makassar. Para mahasiswa setelah lulus bisa kembali ke daerahnya masing-masing untuk memberikan manfaat buat masyarakatnya karena mendapatkan uang saat ini sudah bisa dari smartphone,” tutur Faisal. “Kita bisa memanfaatkan TIK yang dapat bekerja sama dengan masyarakat di daerah untuk berbisnis sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka juga.” (Ur/Jn)
SOCCER
0 komentar: