 |
| Sekertaris Daerah Sinjai H. Taiyeb A. Mappasere |
MACCANEWS -- Kembali lagi program pemerintah yakni (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan) BPJS Kesehatan mendapat sorotan, bahkan kali ini bukan hanya dari kalangan masyarakat umum, justru program yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut juga disoroti oleh oknum lembaga pemerintah daerah.
BPJS Kesehatan merupakan BUMN yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
Diketahui, BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, produk lama yang diperbaharui dibidang jaminan kesehatan ini dari kementerian kesehatan tidak henti hentinya menuai sorotan masyarakat bahkan lembaga pemerintahpun tak luput melontarkan sorotannya hal itu terungkap dalam acara Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Leher Rahim di Aula RSUD Sinjai Selasa, (6/9/2016)
Dalam sambutannya Sekertaris Daerah H. Taiyeb A. Mappasere mengaskan dihadapan pemateri dari kementerian kesehatan bahwa. "Sinjai dalam beberapa tahun terakhir mampu mengalokasikan anggaran kesehatan gratis bagi masyarakatnya namun kesemuanya itu buyar akibat hadirnya BPJS yang bikin kacau semuanya, kami disinjai betul betul kacau dengan kehadiran BPJS," cetus Taiyeb
Sementara itu, Asdar palewai dari Institut Hukum Indonesia (IHI) Biro Daerah Sinjai menilai bahwa BPJS kesehatan terkesan tidak transparan.
"BPJS kesehatan ini juga terkesan tidak transparan karena tidak memperlihatkan kepada pihak pasien rincian yang ditanggung oleh BPJS setelah pasien kembali dari RSUD namun hanya memperlihatkan jumlah total yang dibiayainya disitulah sebenarnya masalah terbesar antara pasien BPJS dengan BPJS itu sendiri dan nampaknya mulai dari pemerintah, DPR dan penegak hukum terkesan lakukan pembiaran atau hanya tutup mata saja," ungkap Asdar. (R7/Jn)
SOCCER
0 komentar: