Pasar. Agar memiliki landasan hukum yang jelas.
Dia menilai, ke depan, pasar di Kota Makassar mesti memiliki sertifikat. Agar aman dari sengketa dan klaim
kepemilikan.
“Berupa sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama pemerintah kota. Dari 18 pasar yang dikelola, baru 5 yang
sudah bersertifikat saat saya masuk,” kata Roel, sapaan akrabnya, Senin 14 Oktober 2019.
Dia menjelaskan bahwa 5 pasar yang bersertifikat tersebut pun terjadi lantaran ada kerjasama dari pihak ketiga. Pihak
ketiga, terang Roel, yang mengurus sertifikat HPL. Terakhir, pihak PD Pasar telah berhasil menerbitkan sertifikat
untuk Pasar Panakkukang.
“Dengan terbitnya sertifikat, aset di Pasar Panakkukang sudah punya landasan hukum yang jelas, soal siapa pemilik
sah lahannya. Sehingga ke depan, pasar ini telah aman dari pihak-pihak tak bertanggungjawab yang ingin memiliki
aset di pasar ini,” ungkapnya.
“Saya melihat di sana-sini banyak orang saling klaim, saya takut juga nanti pasar kita ini bisa diambil. Olehnya aset
kita harus punya landasan hukum yang jelas. Supaya kedepan jadi aman ini pasar, tidak ada saling klaim dalam pasar
itu,” jelas Syafrullah.
Dia mengatakan Pasar Panakkukang menjadi pasar keenam yang tersertiikat. Namun, kata dia, proses penyertifikatan
pasar ini menjadi berbeda, lantaran upaya langsung dari pemerintah kota Makassar, tanpa bantuan pihak ketiga.
“Dalam satu tahun ini sudah ada keluar lagi satu sertifikat, itu tanpa pihak ketiga. Sertifikat Pasar Panakkukang ini
adalah kerjasama kami dengan Dinas Pertanahan,” ungkapnya.
Dia pun menuturkan keenam pasar yang telah tersertifikasi, antara lain, Pasar Sentral, Pasar Butung, Pasar Daya, Pasar
Terong, Pasar Baru, dan terakhir Pasar Panakkukang.
Syafrullah mengatakan pihaknya bakal mensertifikasi pasar yang lain. Ia menargetkan, 18 pasar yang dikelola olehnya
akan tersertifikat tahun 2020 mendatang.
“Tahun depan,12 pasar kami targetkan tersertifikasi semua,” ucap Syafrullah.
\
SOCCER
0 komentar: