Terkait dengan hal tersebut, Kadis Perdagangan Sulsel, Hadi Basalamah pun membenarkan jika terjadi kelangkaan gas elpiji di Makassar dan sejumlah daerahlainnya.
"Iya betul itu. Saya beberapa hari terakhir ini melakukan patroli di pangkalan-pangkalan yang ada di Makassar," ujar Hadi, Senin (5/8/2019).
"Banyak aduan masyarakat, tapi aneh ya saat kita turun ke pangkalan kondisi yang terjadi normal saja," lanjut dia.
Menurutnya kelangkaan gas elpiji ini terjadi karena adanya oknum yang ada di pangkalan memberikan kesempatan kepada pengepul jelang Iduladha 1440 Hijriah.
"Ini kan mau lebaran haji, otomatis kebutuhan gas meningkatkan dibandingkan hari hari biasanya," katanya.
"Nah jika penyalurannya tidak tepat sasaran itu akna gaduh, ya seperti sekarang lah," tegasnya.
Hadi mendesak kepada PT Pertamina agar melakukan pengawasan khusus kepada pangkalan yang telah tercatat sebagai mitra kerja.
Data yang diterima oleh Dinas Perdagangan dari Pertamina, jumlah pangkalan gas elpiji di Sulsel itu berjumlah 7000 titik.
Sedangkan agen khusus yang ada di Makassar berjumlah 1.130 agen.
Alurnya suplai gas sendiri, itu dari Pertamina ke agen, lalu agen ke pangkalan.
Harga yang resmi yang dipasarkan itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah, sebesar Rp 15.500 pertabung.
Untuk alokasi tabung gas subsidi berjumlah 260.809 untuk tahun 2019.
Lanjut Hadi, jika pun terjadi kelangkaan itu karena sistem yang ada di pangkalan tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.
Seperti dicontohkan Hadi, gas elpiji diadakan oleh pemerintah diperuntukkan kepada seseorang yang berpenghasilan rendah yakni gaji dibawah Rp 1.5 juta.
Dan yang terjadi di lapangan kata dia, rerata pemakai gas elpiji ini justru berpenghasilan besar.
"Misal PNS, yang rata rata diatas gaji Rp 2 juta. Nah itu gak boleh. Tapi sudah juga jika di pangkalan tak ada ketegasan, yang taunya hanya menjual secara bebas ini gas," ujar Hadi.
Selain PNS lanjut Hadi, ada juga UMKM, usaha mikro kecil yang pendapatannya diatas Rp 3 juta.
Ia menambahkan, saat ini bagaimana seluruh pihak agar mengontrol itu semua, masyarakat, pemerintah dan media sendiri harus bersatu memberantas oknum pengepul dan pangkalan itu sendiri.
Terkait dengan harga Rp 15.500 pertabung itu tak bisa dimanipulasi, pasalnya akan ada denda pencabutan izin kepada pihak pangkalan jika betul terjadi temuan.(*)
SOCCER
0 komentar: