PD Pasar Nyatakan Masih Perjuangkan Hak-hak Pedagang

Konsultan Hukum PD Pasar Makassar Raya, Muh Syahban Munawir menilai pernyataan yang
mengatakan Pasar Makassar Raya tidak memperjuangkan hak-hak pedagang Pasar Butung sangat keliru.

“Karena dari awal semenjak ada kisruh di Pasar Butung antara pedagang dan pihak Koperasi KSU Bina Duta versi Andre, kami langsung menindaklanjuti apa yang menjadi kisruh. Upaya yang kami lakukan mulai dari memediasi antara pedagang dengan pihak Koperasi dan KSU Bina Duta versi Andre yang berujung gagal,” kata Syahban, Sabtu
(29/6/2019).

Dari gagalnya mediasi tersebut, Direktur PD Pasar Makassar Raya tetap memperjuangkan hak-hak pedagang dengan mengundang unsur terkait untuk menggelar rapat terbatas. Mulai dari Kejaksaan Negeri Makassar, Pemerintah Kota
Makassar, Polres Pelabuhan dan Danramil Wajo.

Dalam rapat tersebut, kata dia, melahirkan sebuah kesepakatan bahwa perekonomian di Pasar Butung harus tetap berjalan. Tidak satu oknum pun, menurutnya, yang bisa menghentikan dan mengurangi pendapatan daerah terkhusus
di Pasar Butung.

“Akhirnya kami dari PD Pasar Makassar Raya berinisiatif untuk turun langsung kembali ke Pasar Butung untuk melakukan pembukaan gembok terhadap lods-lods pedagang yang digembok oleh pihak Koperasi KSU Bina Duta
versi Andre,” jelas dia.

“Pembukaan gembok tersebut yang kami lakukan alhamdulillah berhasil. Namun demikian pihak KSU Bina Duta Versi Andre Keesokan harinya kembali melakukan penggembokan terhadap lods-lods pedagang Pasar Butung dengan
dalih pedagang tidak melaksanakan kewajiban, yakni membayar sewa lods,” katanya.

Direktur PD Pasar kembali melakukan upaya-upaya agar kisruh pedagang antara pihak koperasi KSU Bina Duta versi
Andre selesai. Dan pedagang dapat berjualan kembali dengan cara Direktur utama PD.

“Pasar menjadi jaminan untuk pedagang agar menyelesaikan kewajiban sewa lodsnya. Namun itu pun masih di tolakoleh pihak Koperasi KSU Biba Duta Versi Andre,” kata dia.

“Sampai akhirnya kisruh ini bergulir di DPRD Kota Makassar dan dilakukanlah RDP (Rapat Dengar Pendapat) olehanggota DPRD Kota Makassar Komisi B Bidang Perekonomian. Dalam RPD tersebut semua unsur terkait di
undang,” jelasnya.

Dari hasil RDP tersebut, kata dia, pengelolaan pasar diambil alih PD Pasar Makassar Raya dengan catatan PD Pasar harus didampingi pihak Polres Pelabuhan dan Satpol PP Makassar. Agar tidak terjadi keributan.

“Namun yang menjadi kendala saat ini, PD Pasar Makassar Raya masih menunggu rekomendasi dari DPRD KotaMakassar. Karena sampai sejauh ini yang ada baru cuman hasil rapat bukan dalam bentuk rekomendasi. Jadi kamitidak akan mengambil tindakan yang gegabah,” kata dia.

Menurutnya, konflik internal terkait kepengurusan antara pihak KSU Bina Duta versi Anwar dan versi Andre,

pihaknya tidak mencampuri. “Kami hanya mengurus apa yang menjadi hak PD Pasar Makassar Raya, yakni hasiltemuan BPKP RI Perwakilan Sulawesi Selatan pada tahun 2016 yang mewajibkan pengelola Pasar Butung yakni KSUBina Duta untuk membayar biaya pengelolaan ke PD Pasar Makassar Raya dan memperjuangkan hak-hak pedagang,”
tambah dia. (*)