Ketua Pokja ULP dan Anggotanya Saling Lempar Tanggung Jawab

Rudi Najamuddin Ketua LSM Mahatidan Kota Parepare

MACCANEWS -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Proses tender barang dan jasa pemerintah di pokja unit layanan pengadaan (ULP) pemkot parepare diduga syarat KKN. dimana proses lelang yang dilaksanakan  tidak sesuai mekanisme dan hanya akal-akalan .

Pokja unit Layanan Pengadaan Pemkot ini seharusnya profesional dalam melaksanakan tupoksinya, bukan karena kesenangan, salah satu contoh pelebaran jalan sudirman yang ditenderkan dengan panggu anggaran Rp. 27 miliar yang dibuang hanya Rp. 300 juta.

"jika proyek ini ditender murni dan bukan akal-akalan maka rekanan berani membuang sampai 20 persen dan menjadi silva anggaran," ungkap Rudi Najamuddin Ketua LSM Mahatidana selasa (30/8/2016) kemarin .

Rudi Najamuddin menilai terkait proses lelang proyek pengadaan barang dan jasa disejumlah satuan perangkat kerja Daerah (SKPD) yang dilelang di pokja ULP terindikasi adanya perbuatan melawan hukum, kasus ini akan kami laporkan sebab data dan bukti sudah ditangan semua Kegiatan SKPD yang ditenderkan di ULP sudah rugikan keuangan negara.

Sementara ketua ULP yang Husain Halid yang dihubungi untuk dikonfirmasi dalam pesan singkatnya melalui Short Message Service (SMS) mengatakan bisaki wawancara karena selaluji ada teman Pokja ULP.

Terpisah anggota Pokja ULP Mustadirham yang ditemui terkait proses lelang yang sudah ditenderkan   tidak dapat memberikan penjelasan, "silahkan  hubungi ketua Pokja ULP karena kita sudah dititpkan pesan tidak memberikan informasi kecuali ketua," tandasnya

Saling lempar tanggung jawab dan tak satupun anggota pokja Ulp yang dapat dikonfirmasi malah mereka saling tertutup. (R4/Jn)