Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar khawatir anggaran bantuan sosial yang digelontorkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kembali bermasalah. Pasalnya, anggaran Bansos tahun 2020 di Kota Makassar banyak yang tidak tepat sasaran. Salah satu masalahnya adalah basis data penerima bantuan sudah usang. Sebab itu, bersileweran nama penerima bantuan yang rangkap. Sejumlah nama fiktif hingga penyaluran salah sasaran turut memperparah kekacauan pendataan Bansos.
Sebab itu, Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar Ari Ashari Ilham meminta Pemerintah Kota Makassar memperbarui data calon penerima Bansos. Hal itu agar kasus serupa tak terulang kembali. “Basis data penerima Bansos banyak yang tidak valid,” kata Ari, Jumat, 23 Juli 2021.
Terlebih, pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Ari menyebut masyarakat berharap ada bantuan sosial di tengah wabah Covid-19. Ari berpendapat penerapan PPKM mesti dibarengi degan Bansos. Sebab perekonomian masyarakat semakin terpuruk. Ia mengatakan harus ada timbal balik dari aturan yang dikeluarkan pemerintah. “Pada saat dia disuruh di rumah tanpa dibekali makanan atau sembako pilihannya ada dua. Dia mau di rumah tapi mati kelaparan atau keluar rumah tapi kena Corona,” kata Ari.
Sebab itu, Ari meminta pemerintah kota memikirkan langkah taktis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Saya optimis Wali kota Makassar tengah merancang pendataannya lewat program Detektor Covid-19 yang saat ini berjalan,” tutupnya.
SOCCER
0 komentar: