Tingginya mobilitas masyarakat luar daerah ke Makassar utamanya dari wilayah-wilayah bencana perlu diantisipasi baik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, fasilitas kesehatan dan bantuan wajib disediakan.
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar Ari Ashari Ilham mengatakan, sebagian besar penyintas akan sulit terdata masuk ke kota Makassar sehingga potensi penularan Covid-19 akan luput dari pantauan.
Apalagi imbauan Pemkot Makassar untuk mewajibkan pengungsi Sulbar lakukan Swab atau Rapid dianggap berat lantaran membutuhkan biaya yang tinggi.
"Ini salah imbauannya, mereka ini sudah kena musibah, jadi jangan diberi beban lagi, apalagi tes (swab/rapid) inikan nda gratis," katanya. (22/1/2021)
Selain itu Legislator Nasdem tersebut meminta untuk mendata keseluruhan warga penyintas agar dapat diberikan pelayanan khusus, utamanya layanan swab dan rapid gratis. Ari meminta agar warga yang masuk juga dilayani dengan baik, sebelum dibiarkan berkeliaran di Kota Makassar.
Dia melanjutkan bahwa meski dalam situasi bencana, pemerintah kota harus lebih bijak, Makassar harus tetap terjaga dari Covid-19 sekaligus memastikan para korban yang mengungsi ke Makassar merasa terlayani.
"Kita ini Ibu Kota Sulsel, yang harusnya beri bantuan, jadi disiapkanlah fasilitas yang dibutuhkan itu," ujarnya.
Sementara itu Ketua Satgas IDI Wilayah Sulselbar Abdul Azis sebelumnya telah meminta agar mobilitas warga yang masuk ataupun ke luar Sulbar wajib diwaspadai.
Baca Juga: Yonkes TNI AU Berikan Layanan Kesehatan kepada Korban Gempa Sulbar
Warga-warga yang masuk sebagai relawan maupun yang mengungsi ke luar daerah selayaknya harus mengantong Surat keterangan bebas Covid-19.
"Jangan sampai bencana ini justru menjadi pintu baru dalam peningkatan kasus Covid-19 ke depannya," katanya.
SOCCER
0 komentar: