Rapat siang ini dipimpin langsung Waki Ketua I DPRD Makassar selaku Koordinator Banggar, Adi Rasyid Ali diampingi Wakil Ketua II DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile, Wakil Ketua III DPRD Makassar, Andi Nurhaldin NH dan Sekretaris Daerah kota Makassar, Ir. M. Ansar serta dihadiri oleh seluruh Anggota Banggar DPRD Makassar.
Adi Rasyid Ali menjelaskan rapat siang ini terkait dengan penangan Covid-19 di Makassar yang sudah masuk tanggap darurat.
“Pemkot membutuhkan Alat Pelindung Diri (APD), untuk pencegahan, Pemkot siapkan anggaran Rp30 miliar, kita butuhkan tambahan dari dana DID dan DAK. Tapi ini ada di pusat, kami belum dapatkan anggaran itu, jadi kami tinggal menunggu,” ungkap ARA sapaan akrab Adi Rasyid Ali.
Pihak DPRD juga mempertanyakan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar dan Dinas Sosial (Dinso) terkait dengan warga yang terdampak Covid-19.
“Misalnya, yang warga miskin atau pekerja harian. Bagaimana memberikan bantuan kepada mereka. Makanya saya minta data ke Dinkes, Dinsos, dan BPBD. Kami akan menunggu data mereka,” tambahnya.
Kata dia, anggaran Rp30 miliar ini belum cukup, Ia pun meminta Pemkot ini harus lebih kreatif dalam penanganan virus ini.
“Pak PJ Wali Kota Makassar (Iqbal Suhaeb) harus lebih kreatif. Kenapa Pemprov Sulsel CSR banyak yang ingin berkontribusi, kenapa Pemkot sepertinya tidak ada, artinya kurang kreatif. CSR itu sangat bermanfaat, libatkan bantuan masyarakat jangan cuma uang PAD saja yanga da pake. Tapi CSR, sudah ada beberapa pengusaha yang membantu, kumpulkan CSR. Pemkot harus kreatif,” pungkasnya
Ditempat yang sama salah seorang anggota Badan Anggaran DPRD Makassar, Abdi Asmara (F-Demokrat) menyampaikan bahwa pemerintah kota (pemkot) kurang perhatian dalam melihat kondisi dilapangan untuk penanganan pandemi covid-19
Hal ini di sampaikan pada saat rapat badan anggaran terkait pergeseran biaya anggaran tidak terduga untuk mencegah covid-19,beserta SKPD terkait,di ruang banggar DPRD Makassar.
“seharusnya pemkot mempunyai peran yang sangat penting dalam mengantisipasi pandemi covid-19 bukan melakukan pelantikan, apa bila pemerintah butuh anggaran sebesar 100 milyar untuk penyemprotan, itu boleh saja tetapi harus juga memikirkan masyarakat yang dirumahkan mereka mau makan apa kalau tidak bekerja.” ujarnya.
“tolong pemerintah memperhatikan juga masyarakat yang telah dirumahkan dan juga perusahan yang ditutup,ini perlu juga penekanan kepada pemkot untuk para pengusaha jangan sampai dengan adanya wabah pandemi ini dijadikan sebagai pemutusan hubungan kerja (PHK)”, tambahnya
Ia juga meminta kepada pemkot untuk memaparkan secara detail tentang kebutuhan anggaran untuk mengantisipasi wabah pandemi covid-19 dan target serta tujuanya
“masih banyak masyarakat yang beraktifitas diluar rumah,sehingga pemerintah harus segera mengantisipasi hal tersebut untuk selalu menyampaikan kepada warga agar tetap berada dirumah.fungsikan semua ASN dan aparat keamanan untuk bekerja menyampaikan kemasyarakat jagan nanti banyak korban yang berjatuhan baru mau turun,”tutupnya. (*)
SOCCER
0 komentar: