DPRD Kota Makassar : Perlu Revisi Anggaran Atasi Corona

DPRD Kota Makassar dan Pemerintah Kota Makassar terus tak hentinya melakukan pembahasan penanganan dan pencegahan merebaknya virus corona.

Tadi malam, Jumat 27 Maret, legislatif dan eksekutif kembali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Makassar bersama jajaran SKPD terkait melalui teknologi video zoom.

Hadir Ketua DPRD Rudianto Lallo, Wakil Ketua Andi Syuhada Sappaile, Wakil Ketua Andi Nurhaldin Nurdin Halid, Ketua Komisi D Abdul Wahab Tahir, Fatmawaty Wahyuddin, Sahruddin Said, Yeni Rahman, BudiHastuti, Al Hidayat Samsu, dan anggota komisi D lainnya.

Adapun topik bahasan kali ini menyangkut kemampuan anggaran daerah menangani bencana virus corona.

Sekretaris Daerah Muh Ansar mengaku belanja tak terduga yang tersedia di sekretariat daerah sebesar 30 miliar.

Sementara kebutuhan anggaran di setiap SKPD terungkap melebihi dari anggaran yang tersedia. Dari RDP melalui video zoom itu, Dinas Kesehatan membutuhkan Rp 26 miliar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah butuh 4 miliar, Dinas Sosial memperkirakan akan menelan biaya Rp 13 miliar sedang Dinas Pemadam Kebakaran butuh Rp 87 juta.

Dari rincian kebutuhan itu, Wakil Ketua Komisi D Fatmawati Wahyuddin menyimpulkan hasil rapat vahwa DPRD menyepakati dan mensupport pemerintah kota untuk melakukan revisi anggaran dengan mengurangi biaya yang tidak urgen di setiap SKPD kemudian disatukan untuk biaya tanggap darurat mengatasi covid 19.

Khusus Dinas Kesehatan akan mengadakan slat ravid test covid 19. alat pengukur suhu, dan 1 juta masker, untuk dibagikan ke masyarakat kota Makassar yang membutuhkan, sedang badan penanggulangan bencana membelanjakan alat pelindung diri ( APD) bagi pengurus, pemandi jenazah dan penggali kubur, alat penyemprot disinfektan beserta cairannya.

Sementara Dinas Pemadan Kebakaran dan Dinas Sosial juga dalam waktu dekat akan mencairkan anggaran tanggap darurat, seperti logistik, dapur umum, dan sembako kepada masyarakat yang terkena dampak covid19.

Dalam RDP tersebut juga, pemerintah kota menyiapkan ruangan khusus di Rumah Sakit Umum Daya yang dapat menampung 40 pasien.

“Kendati demikian, semoga ruang tersebut tidak terpakai,” kata Fatma legislator Demokrat.

Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo juga menyimpulkan hasil rapat, intinya, kata politisi Nasdem ini, kondisi darurat akan dievaluasi hingga 31 Maret pekan depan, jika kondisi darurat maka pemerintah daerah sepakat kembali melakukan sistem Work From Home bagi ASN dan tetap meliburkan anak sekolah.

“Hanya saja, kita tetap berdoa agar kondisi segeta pulih dan kami semua dan seluruh warga kota dapat beraktivitas kembali seperti biasa,” tutup politisi Nasdem ini.

Selain sekda, hadir pula Kafis Kesehatan dt Naisyah Azikin, Kadis Sosial Dt Mukhtar Tahir, Kafis Damkar Taufiqurrahman, Kepala BPBD, dan Camat Mariso.