Badan Anggaran DPRD Kota Makassar melanjutkan rapat dalam rangka pemaparan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan (P2) APBD tahun Anggaran 2018 di ruang paripurna DPRD Kota Makassar, Rabu (10/7/2019).
Rapat ini dihadiri Kepala Inspektorat, Zaenal Arifin yang mengemukakan beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang didapatkan Pemerintah Kota Makassar.
Ia pun tak menampik masalah yang didapatkan adalah sebagian besar masalah kelengkapan dasar audit internal, seperti kelengkapan laporan yang akan diaudit.
Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali, menanggapi hal tersebut dengan menegaskan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk seluruh SKPD tetap tertib ke depannya dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan.
“Kami sampaikan kepada seluruh SKPD dan TAPD untuk membuat matriks laporan anggaran supaya bisa menjadi bahan untuk rapat selanjutnya,” tegasnya.
Setelah mendengarkan beberapa pemaparan SKPD, Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara, mengingatkan untuk lebih mengoptimalkan anggaran sesuai dengan program yang telah direncanakan.
“Ini menjadi catatan Badan Penanggulangan Bencana untuk lebih mengoptimalkan anggaran yang telah direalisasi. Karena masih banyak keluhan-keluhan di masyarakat masalah distribusi bantuan untuk bencana banjir dan kebakaran,” ungkapnya.
Rapat ini dihadiri seluruh Anggota Badan Anggaran DPRD Makassar, dan Kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Taslim Rasyid.
Beberapa SKPD yang hadir di antaranya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Kesatuan Bangsa dab Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar.
0 komentar: