Menurut RL ribut-ribut soal hak angket adalah sikap DPRD Sulsel untuk menegakkan check and balances. Dimana didalamnya menjalankan fungsi pengawasan lembaga DPRD.
“Kami mengapresiasi apa yang dilakukan teman-teman DPRD Provensi. Itu berarti fungsi pengawasan berjalan baik. check and balances itu ditegakkan,” kata RL akronim nama Rudianto Lallo, Jumat (28/6/2019).
Ditegaskan RL, bahwa melalui sikap politik DPRD Sulsel untuk menggunakan hak tertinggi yang diatur dalam Undang-undang akan menjadi alarmm bagi kepala daerah lainnya, termasuk Bupati dan Wali Kota.
“Ini alarm, untuk mengingatkan kepala daerah bahwa unsur pemerintahan daerah dikelolah bersama, antara DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur atapun Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” tegasnya.
Tidak hanya itu, dia mengisyaratkan agar Pj Wali Kota Makassar, Iqbal S Suhaeb untuk tidak mengikuti gaya kepemimpinan pemerintah provinsi Sulsel. Dimana, unsur pemerintahan harus berjalan harmonis.
“Daerah ini jangan dikelolah secara parsial atau sendiri-sendiri. DPRD harus dilibatkan dalam berjalanannya agenda pemerintahan,” tegas RL.
Politisi NasDem ini juga menjelaskan soal proses pengajuan hak angket. Dimana Pansus memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Hasil dari penyeledikan itu akan diuji secara materil di Mahkama Agung.
“Nanti disitu akan keluar poin-poin rekomendasinya. Sebelumnya kan akan dilakukan hak menyatakan pendapat,” tandasnya.
SOCCER
0 komentar: