LKM Sampaikan Aspirasi Tentang CPI di DPRD Makassar

DPRD Makassar -- Lembaga Kesetiakawanan Masyarakat (LKM) dan puluhan warga Kecamatan Mariso melakukan unjuk rasa terkait reklamasi yang masih beroperasi

Aksi protes warga dan LKM itu disambut oleh Wakil Ketua Komisi A, Wahab Tahir dan Dewan Dapil Kecamatan Mariso, Manggala, Mamajang Badaruddin Ophier

Koordinator Aksi, Asmarjayono mengatakan kementerian telah menyurati Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan (Pemrov) Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk segera melakukan pemberhentian reklamasi namun dalam hal ini masih beroperasi

Liputan Humas DPRD Makassar
"Kenapa bisa pak masih beroperasi. Jelas-jelas kementerian sudah menyurati, tapi tidak ada pemberhentian", kata dia di ruang Aspirasi DPRD Kota Makassar Rabu (25/4)

Adapun keluhan warga atas kerugian tanah tidak di gubrisoleh pihak pemprov.

"Kasihan pak tanah warga yang selama 10 tahun diurus, terkena dampak reklamasi tidak diganti oleh pemerintah", katanya

Asmarjayono yang menyambung aspirasi warga meminta dewan mampu menyampaikan pemprov agar menghentikan reklamasi sementara waktu. Pasalnya, saat hujan, Kecamatan Mariso saat ini mudah terkena dampak banjir

Sementara itu, Wahab Tahir mengaku Komisi A DPRD Makassar telah meninjau lokasi tersebut namun diketahui sertifikat hak milik telah diambil alih oleh CPI. Ia menduga adanya keganjilan dari pihak pemrov sehingga seringnya terjadi lempar solusi masyarakat ke pemkot

"sertifikat hak milik itu diambil alih oleh CPI. Ciputra tidak mau ganti rugi malah diserahkan ke pemprov. Nah yang tau masalah ciputra ini dibagian pemrov cuma Suprapto," bebernya

Selain itu, legislator asal partai Gerindra Burhanuddin Opier mengatakan akan ke pemrov untuk mengupayakan pemberhentian reklamasi

"Untuk aspirasi kecamatan mariso saya akan berbicara dengan pihak pemrov. Kalau perlu masalah reklamasi ini di Paripurnakan", jelasnya.