Forum DPRD se-Indonesia, Danny Paparkan Pelayanan Prima Bebas Korupsi

MACCAnews -Walikota Makassar Danny Pomanto menjadi Guest Speaker pada Rapat Kerja Teknis IV ADEKSI Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia dengan tema "Menuju Pemerintahan Daerah Yang Efektif dan Bebas Korupsi Melalui Pelaksanaan Sistem e-Planning, e-Budgeting dan e-Procurement" bertempat di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, Kamis 7 Desember 2017.

Dalam paparannya, Wali Kota Danny menekankan pentingnya transparansi disertai inovasi dalam sistem perencanaan berbasis big data diawali dari Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dan diakhiri dengan Monev (Monitoring dan Evaluasi). Kesemua proses tersebut melibatkan eksekutif dan legislatif dalam pengambilan kebijakan daerah.

"Menerangi yang gelap - gelap adalah salah satu upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan konsep sombere' and smart city hal tersebut menjadi sangat bisa untuk diakukan," tegas Walikota berlatar arsitek ini.

Konsep Sombere dan Smart City kata Danny, dapat diintegrasikan dengan layanan bebas korupsi. Hal itu terbukti dari data yang dilansir oleh Transparancy International Indonesia (TII) pada November 2017 yang menempatkan Makassar di posisi teratas kota dengan persentase suap terendah di Indonesia.

Data itu menjelaskan ke publik jika Makassar menjadi kota dengan pelayanan publik yang paling minim atau paling bersih dari praktek suap (kolusi). "Data TII November 2017 menunjukkan kota dengan persentase biaya suap terendah adalah Makassar sebesar 1,8 persen dari total biaya produksi," sebut Danny.

Ada lima komponen yang digunakan sebagai indikator dalam mengukur IPK ini diantaranya prevalensi korupsi, akuntabilitas publik, motivasi korupsi, dampak korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi.

Survei dilakukan terhadap 12 kota di Indonesia, salah satunya adalah Makassar dengan waktu pengambilan data survei sejak Juni hingga Agustus 2017 yang melibatkan 1.200 responden pelaku usaha.

Pengakuan terhadap pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi juga datang dari KPK dan Cowater Canada yang mengakui indeks integritas Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Danny naik hingga dua poin.

"Indeks integritas menjadi parameter bagi pemerintahan yang bersih dalam tiga indikator. Pada saat pemerintahan kami baru berjalan, kondisi integritas sangatlah rendah sekitar 5%. Alhamdulillah, dengan gerakan lawan korupsi di semua lini secara berani dan radikal maka di 2015, indeks integritas pemerintah kota Makassar berada pada kisaran 7%," optimis Danny.

Ia mengakui upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi telah dimulai sejak awal pemerintahannya. Ia melakukan lelang jabatan untuk mengisi berbagai posisi strategis di pemerintahannya. Tolok ukurnya berdasarkan kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki setiap kandidat.

Ia juga memaksimalkan peran TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) dalam mengawal sejumlah program yang dijalankan pemerintahannya. Proses birokrasi yang berjalan di Pemerintah kota Makassar terukur dan transparan.

Di akhir paparannya, Walikota Danny memberikan usulan kepada seluruh peserta Rakernis ADEKSI para legislatif se Indonesia untuk juga turut mewacanakan dan membentuk Smart DPRD di setiap kota masing-masing guna menjadikan fungsi-fungsi legislatif menjadi lebih terfokus dalam sistem digital dan lebih bersinergi dengan pihak eksekutif.