DPRD Minta Percepat Penertiban Gudang Dalam Kota Makassar

 

DPRD Kota Makassar meminta penertiban gudang dalam kota dipercepat, pasalnya aktivitas ilegal tersebut kian menjamur di sejumlah wilayah.

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar Kasrudi mengatakan, pihaknya telah menyambangi sejumlah gudang di jalan Yasudarso bersama dengan Satpol PP Rabu, (3/2/2021).

Dari hasil pantauan tersebut sebagian besar gudang diakuinya masih beroperasi normal, hal ini perlu secepatnya ditindaki.

"Jadi kita sebenarnya sudah minta itu disegel, itu seluruh gudang, karena sudah jelas itu menurut Perda nda boleh lagi ada aktivitas pergudangan di luar daerah Biringkanayya dan Tamalanrea," ucapnya.

Kasrudi juga telah meminta adanya pendataan terhadap seluruh aktivitas pergudangan. Pihaknya berencana melakukan RDP dalam waktu dekat bersama dengan Dinas Perdagangan, Satpol PP dan Pengusaha.

"Kita akan panggil mereka, kita akan RDP dalam waktu dekat, kita minta nama-namanya untuk kemudian disurati," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar Muliaty mengatakan meski cukup meresahkan dan sudah menjadi persoalan klasik, pemerintah diminta jangan gegabah dalam mengambil langkah, Apalagi dengan kondisi Covid-19 saat ini. Upaya pemindahan harus dilakukan secara persuasif.

"Itu nda bisa juga asal segel seperti itu, dalam kondisi saat ini, ekonomi susah, dan pasti banyak tenaga kerja yang terdampak, jadi kalau saya lakukan pendekatan persuasif ke mereka," katanya.

Legislator PPP tersebut mengatakan, pihaknya akan kembali membicarakan hal ini bersama dengan Dinas Perdagangan Kota pada triwulan per Maret mendatang.

Menurutnya regulasi yang telah ditetapkan pemerintah kota tersebut semestinya efektif, hanya saja hal ini harus dilakukan serentak sehingga tidak terjadi rasa iri antar pengusaha.

"Ini harus semua bersamaan sebenarnya, inikan yang pindah kalau dia lihat gudang lain masih beroperasi pasti kembali lagi," ucapnya.

Diketahui aktivitas gudang dalam kota telah diatur dalam Perda Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pergudangan, aktivitas pergudangan dianggap cukup beresiko lantaran melibatkan truk-truk jelajah yang memiliki ukuran cukup besar.