Dewan Minta Aktivitas ke Luar Daerah Dibatasi Jelang Akhir Tahun

 

- DPRD Kota Makassar meminta pembatasan aktifitas kunjungan ke luar daerah menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, baik bagi pejabat di lingkup pemerintahan maupun anggota dewan. Hal tersebut untuk mengantisipasi penularan COVID-19 yang mengalami lonjakan akhir-akhir ini.

Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile mengatakan, sebagai warga Kota Makassar yang baik, pembatasan aktivitas ke luar daerah sudah seharusnya dilakukan oleh pejabat pemerintah dan anggota dewan, karena sudah ada imbauan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

"Kita mau ke mana kan memang sudah dibatasi, secara otomatis dengan adanya aturan dia sudah terbatasi, sebagai masyarakat yang baik, dengan melihat kondisi sekarang memang harus mendukung (tidak ke luar daerah), jadi dengan adanya ini kita harus sadar," kata Suhada kepada SINDOnews (22/12/2020).

Ketua DPD PDIP Kota Makassar tersebut melaporkan, angka kunjungan di DPRD Kota Makassar juga sudah menurun karena menjelang akhir tahun, sehingga pembatasan-pembatasan tamu tidak perlu lagi secara intens dilakukan.

"Memang sudah mau akhir tahun jadi perjalanan dinas itu sudah mulai dibatasi, tanpa kita ini (batasi) sudah nda ada lagi tamu dari luar," lanjutnya.

Suhada melanjutkan, dengan adanya kasus terkonfirmasi Covid-19 di DPRD Kota Makassar, pihaknya memang sudah meminta adanya pembatasan internal dari dewan dengan mengurangi aktifitas kedewanan.

Beberapa kegiatan rencana akan digelar secara daring beberapa pekan ke depan untuk memastikan tidak terjadi penularan Covid-19.

Sementara itu, Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir mengatakan, pembatasan memang diperlukan guna mengurangi laju penularan, utamanya di kantor-kantor pemerintahan.

"Kita di Komisi D memang sudah meminta pemerintah kota (pemkot) melakukan pembatasan aktifitas-aktifitas termasuk kunjungan ke luar, wabah inikan naik statusnya, kita tidak mau Makassar ini menjadi pandemi lagi," tukas Legislator Golkar ini.

Wahab mengatakan, pemerintah tidak boleh meninggalkan Kota Makassar di tengah kondisi seperti ini kecuali untuk kepentingan yang sifatnya benar-benar urgen.

"Kami di Komisi D tidak mau menjadikan Makassar menjadi episentrum, karena kalau Makassar kembali (parah) terpaksa kita harus lakukan PSBB ulang," ujarnya.