SUPRATMAN EDUKASI MASYARAKAT TENTANG SEMBAKO YANG TAK MERATA

 

Banyaknya protes warga terkait penyaluran sembako yang tidak merata berujung pada penyetopan penyaluran sembako tahap kedua oleh Dinas Sosial.

Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Supratman melalui reses masa persidangan ketiga tahun 2019-2020 mengedukasi masyarakat terkait hal tersebut. Supratman menjelaskan, penyetopan pembagian sembako tersebut lantaran adanya laporan penyelewengan anggaran yang dialamatkan ke Dinas Sosial.

Supratman merincikan, pembagian sembako di Kota Makassar dianggarkan sebesar Rp42 miliar,untuk tahap pertama separuh anggaran telah digunakan yakni Rp22 miliar. Jika total sembako yang diberikan per kepala keluarga senilai Rp600 ribu, maka jumlah paket sembako yang didapat hanya 70 ribu. Sementara jumlah penduduk miskin di Makassar 700 ribu lebih.

“Jadi sebenarnya bukan tidak merata, jumlah paket sembako dengan masyarakat sangat jauh. Jadi susah memang kalau mau dapat semua karena terbatas anggaran untuk itu,” jelas Supratman saat reses di Kelurahan Bitowa, Jumat (14/6).

Kata Supratman, karena banyak yang mendesak akhirnya Dinsos kewalahan dan menyerahkan bantuan tersebut langsung ke masing-masing kelurahan secara merata. Hal itu lah yang mengundang keributan warga, pasalnya data yang ada saling tumpang tindih.

“Ada yang melapor kalau sembakonya dikurangi, padahal sebenarnya hanya dibagi agar warga tidak saling iri. Sementara aturan angaran itu kalau ada laporan maka itu akan disetop,” paparnya.

Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan ini menegaskan ke warga jika sembako tahap dua tidak lagi dilanjutkan. Sehingga alokasi tersebut dipindahkan anggarannya dan disiapkan untuk parsial ketiga.

Meski begitu, Supra mengaku adanya kesalahan dalam hal pendataan penerima. Dimana data yang dimiliki dinas sosial merupakan data lama yang diinput pada tiga bahkan lima tahun lalu.

Adapun keluhan lain warga Dapil IV ialah persoalan ekonomi, dimana pada masa pandemi ini sangat banyak pengangguran, ada yang di PHK dan dirumahkan. Warga meminta agar pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Dalam rases kali ini, legislator asal Partai NasDem ini memperketat protokol kesehatan dengan menyiapkan cuci tangan, alat pengukur suhu, warga berbaris mengantri dengan rapi, tempat duduk berjarak, dan tidak lupa mengenakan masker.