"saya hampir 4 tahun di DPR begitu banyak persoalan yang dihadapi di masyarakat kita Tentang Pelayanan BPJS",tutur Legislator fraksi Demokrat ini
Ada beberapa persoalan yang paling sering terjadi, kata dia, terlihat diberbagai tempat pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit dan juga puskesmas
"salah satunya adalah kalau kita sudah di rumah sakit tapi dirujuk kesana alasannya penuh kamar disini. Sementara untuk pasien umum, kamar tersedia ",katanya
Persoalan kedua, mengenai obat-obatan, dinilai adanya perbedaan antara masyarakat KIS kelas 3 yang ditanggung oleh pemerintah dan KIS yang ditanggung secara pribadi
"kalau sudah ada resepnya kadang-kadang alasannya obatnya habis. Jadi harus cari obat diluar. Padahal untuk KIS mandiri adaji",tambah dia
Persoalan ketiga, antrian pemeriksaan. "Kasian masyarakat kita kalau terlalu lama mengantri. Lama2 juga kalau pasien kita mengantri lama yang ada penyakitnya tambah parah. Ini mungkin perlu perhatian khusus dari pihak BPJS dinas kesehatan juga dinas sosial", ucapnya
Melihat berbagai persoalan pelayanan kesehatan itu, Basdir berharap agar pemerintah segera mengambil langkah dalam persoalan itu
"untuk pemerintah, inikan semua dianggarkan. Untuk masyarakat KIS yang kelas 3, perbanyak dong ruangan untuk pelayanan. Dan juga untuk Puskesmas, perbanyak loket. Kasian kan kalau mengantri lama-lama masyarakat yang sakit bukannya diobati cepat tapi tambah sakit",harapnya
=======
DPRD Makassar gelar Paripurna Penjelasan Jawaban Fraksi Terhadap 4 Ranperda
MACCANEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat paripurna terkait Pandangan umum fraksi tentang empat Ranperda Kota Makassar Jumat (13/7/2018)
Rapat Paripurna siang ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Makassar Adi Rasyid Ali didampingi Wakil Ketua II DPRD Makassar Erik Horas, dihadiri Wakil Walikota Makassar, Syamsu Rizal dan Anggota DPRD Makassar
Juru Bicara Fraksi Golkar, H. Sahruddin Said
Dalam pandangan fraksi PKS yang dibacakan oleh Yeni Rahman, menyesalkan pelayanan publik terhadap pembayaran insentif kegiatan sosial yang lamban dilakukan oleh pemerintah kota Makassar.
"Fraksi PKS menyesalkan pelayanan publik selama tahapan masa kampanye sangat kurang maksimal. Yang menyedihkan bagi kami adalah ada 1400 imam masjid, guru ngaji, pemandi jenazah belum menerima insentif. Fraksi PKS mendesak pemerintah kota agar segera merealisasikan pembayaran insentif bagi imam masjid , guru mengaji dan pemandi jenazah",jelasnya
Pandangan Fraksi Golkar, yang dibacakan H. Sahruddin Said, memandang bahwa pertanggung jawaban pelaksanaan tahun Anggaran 2017 masih mengikuti format yang diatur dalam peraturan yang sudah lampau
"Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan nomor 21 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan Kemendagri tahun 2006 yang diselaraskan dengan peraturan pemerintah tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan",ucapnya
Sementara itu, Fraksi Hanura, yang dibacakan oleh Jufri pabe, memandang bahwa Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp.3,51 Triliun lebih.
Khusus sektor belanja modal yang tidak terealisir 100 persen. Dimana belanja daerah ini merupakan belanja yang sangat vital di Kota Makassar karena diperuntukkan untuk menyediakan utilitas perkotaan bagi kepentingan publik
Adapun Juru Bicara Pandangan Fraksi Demokrat Arifin Dg. Kulle, Fraksi PPP Abdul Wahid, Fraksi Gerindra Badaruddin Ophier, Fraksi PAN Hasanuddin Leo, Fraksi PDIP Vivin Sukmasari, Fraksi Nasdem Kamaruddin Olle
SOCCER
0 komentar: