Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, A. Khadijah Iriani saat memimpin rapat koordinasi di ruang Sipakalebbi Balaikota Makassar, Jumat (13/4/2018).
“Agar semua program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan oleh semua SKPD tepat sasaran, maka harus menggunakan Basis Data Terpadu,” ungkap A. Khadijah Iriani.
Menurutnya, Basis Data Terpadu yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) harus digunakan, sembari pihak kita juga melakukan verifikasi agar data tersebut terbaharui.
“Kan selama ini pelatihan atau program yang digelar untuk keluarga miskin jarang menggunakan basis data ini. Sehingga, yang hadir atau yang terkena dampak dari program ini kurang tepat sasaran,”
Basis data terpadu ini, kata A. Khadijah Iriani mengatakan dapat digunakan dalam sejumlah kegiatan misalnya oleh BAZNAS dalam penyaluran bantuan. Begitu juga untuk sektor pendidikan khususnya bagi penerima Kartu Indonesia Pintar.
“Semua jelas, datanya by name, by address, by picture, by location. Tidak mengada-ada sehingga kita tidak meraba-raba,” lanjutnya.
“Jadi kita punya acuan yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan lagi asal comot penerima maupun peserta yang sulit bahkan tidak bisa dipertanggungjawabkan sebab tidak jelas acuannya,” kata A. Khadijah.
Selanjutnya, pihak Bappeda Makassar akan menyiapkan edaran agar ada regulasi yang mengikat terkait penggunaan basis data ini.
SOCCER
0 komentar: