Menyikapi hal itu, sejumlah elemem masyarakat ikut angkat bicara, termasuk diantaranya Fakhidin HDK, ketua komisi D DPRD Bulukumba yang berasal dari partai Kebangkitan Bangsa.
Menurutnya, pemerintah harus memberi ruang kepada pemangku adat seperti Ammatowa, yang sejak dahulu kala, memang tidak mau difoto, sehingga jika Ammatowa tidak bersedia di rekam, tidak usah dipaksakan dengan berbagai cara.
"Kita tidak ingin ada yang mengeksploitasi dan memanfaatkannya, biarkan Ammatowa mengatur dirinya, termasuk jika tidak bersedia difoto," kata Fakhidin.
Pemerintah harus menghormati adat istiadat dalam kawasan adat Ammatowa. " Saya yakin, siapapun yang datang mempengaruhi Ammatowa agar mau direkam, Ammatowa tidak akan terpengaruh, karena kapan Ammatowa direkam, artinya sudah bisa difoto. Padahal selama ini, tak satupun yang bisa memotret Ammatowa," papar Fakhidin yang mengaku sangat hormat kepada pemangku adat Kajang Ammatowa. (Aso/Nr)
0 komentar: