Kepala Bappeda: Akhir RPJMD Usulan Mulai Berimbang

MACCANEWS - Seperti tahun sebelumnya, persoalan infrastruktur masih mendominasi usulan pada Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kota Makassar 2019. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, A. Khadijah Iriani. Selasa (13/2/2018).

“Lagi-lagi infrastruktur paling banyak padahal pembangunan bukan cuma infrastruktur melainkan juga pembangunan manusianya,” kata A. Khadijah Iriani

Menurutnya, meski persoalan infrastruktur sangat penting namun tetap dibutuhkan sebagai penunjang pembangunan. Apalagi adanya Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator keberhasilan.”Biar infrastruktur bagus kalau manusianya tidak cerdas,” ujarnya.

Pembangunan non infrastruktur oleh A. Khadijah, beberapa di antaranya seperti persoalan kesehatan dan pendidikan. Meski begitu, A. Khadijah mengaku dibanding tahun lalu, usulan infrastruktur mulai berkurang secara perlahan.

“Masyarakat juga memahami di akhir RPJMD kita kelihatannya sudah mulai berimbang. Pengertian masyarakat akan Musrembang sebagai perencanaan pembangunan infrastruktur dan pembangunan non infrastruktur sudah mulai berimbang perlahan,” urainya.

Di akhir RPJMD 2014-2019 ini, A. Khadijah Iriani mengatakan akan melakukan penajaman dalam sejumlah program, khususnya yang berfokus pada penanganan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

“Pada umumnya program harus selesai, ada juga yang sifatnya berkelanjutan. Tapi tetap ada penajaman yang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD,” kata A. Khadijah.

Dia memaparkan baik, program infrastruktur maupun non infrastruktur yang akan dilaksanakan oleh SKPD terkait outputnya adalah untuk mencapai visi misi kepemimpinan Moh. Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal.

Diketahui, kawasan kumuh di Kota Makassar tersebar di 14 kecamatan. Yang terdiri dari 103 kelurahan, dengan kategori kumuh ringan 36, kawasan kumuh sedang 50 dan 17 kawasan kumuh berat.

“Kawasan kumuh ini dominan tersebar di wilayah pesisir serta tepian sungai. Umumnya tumbuh dan berkembang diawali dengan keberadaan permukiman padat nelayan yang terus berkembang di kota Makassar, di mana Kecamatan Tallo menjadi prioritas,” katanya.

Program KOTAKU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan Universal Akses 2019 100-0-100, di mana terpenuhi 100 persen akses air minum bersih, 0 persen kawasan pemukiman kumuh perkotaan dan 100 persen akses sanitasi layak.