RSA: Infrastruktur Jangan Hanya Dinikmati Pengusaha

MACCANEWS - Teori telapak kaki yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare sejauh ini memperlihatkan kemajuan dengan adanya peningkatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembangunan yang ada sejauh ini menjadi magnet dan mulai menari warga dari luar daerah untuk menginjakkan kaki di Kota kelahiran Presiden RI ketiga, BJ Habibie ini.

Namun demikian, keindahan Kota jangan sampai hanya dinikmati kaum pengusaha saja, seperti pengusaha hotel, kafe, rumah makan dan restaurant. Sementara masyarakat kecil atau pun pedagang kaki lima yang berdagang di pinggir jalan dan di kawasan pelabuhan tidak mengalami peningkatan kesejahteraan.

"Teori telapak kaki yang diterapkan Walikota itu sangat berhasil dan mendapat apresiasi dari sejumlah pejabat negara. Hanya saja, pemerintah harus memikirkan agar efeknya dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. Jangan sampai efek pembangunan hanya dinikmati kalangan tertentu saja, seperti pengusaha hotel, cafe, rumah makan dan restaurant," urai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Parepare ini, di Gazzas Cafe & Resto, Minggu (9/4).

Olehnya itu, lanjut Rahmat, pihak pemerintah daerah yang bertugas memungut pajak agar lebih mengkaji dan mencermati para pelaku usaha yang dari segi pendapatan usahanya mengalami peningkatan.

"Bagi usaha yang pendapatannya meningkat karena efek teori telapak kaki ini, pajaknya juga harus dinaikkan karena itu juga demi kemajuan Kota yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Parepare," jelas RSA.

Menyikapi keluhan ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Rahmat Syamsu Alam (RSA), menilai perlunya penerapan Zona bagi PKL dan pedagang asongan yang menjajakan barang dagangannya di Pelabuhan.

Hal tersebut terfikirkan Rahmat, menyusul adanya pelarangan bagi penjual PKL dan pedagang asongan di areal Pelabuhan Parepare untuk tidak berkeliaran di Dermaga Pelabuhan ataupun naik menjual di atas kapal.

Legislator yang juga putra dari Mantan Walikota Parepare, H Sjamsu Alam ini mengungkapkan, salah akan melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi hal ini, pihak PT. Pelindo, pengusaha jasa pelayaran dan perwakilan pelaku usaha di Pelabuhan.

"Para pedagang asongan yang jumlahnya mencapai ratusan itu perlu kita pikirkan. Selain pemerintah, pihak Pelindo dan pengusaha jasa pelayaran juga perlu dilibatkan dalam rencana penerapan Zona bagi para pedagang asongan ini," jelasnya.

Adapun zona yang dimaksud kata dia, dengan merancang satu kawasan di dalam Areal Pelabuhan, untuk dijadikan kawasan aneka jenis jualan yang dirancang akan dilalui semua calon penumpang, baik yang naik ataupun penumpang yang turun di Pelabuhan Nusantara Parepare, sehingga Zona ini bisa memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UKM di Pelabuhan.

"Membentuk Zona bagi pelaku UKM juga akan membuat penataan areal Pelabuhan Nusantara menjadi rapi serta akan memberikan rasa keamanan bagi pengguna jasa pelabuhan," tandasnya. (Lan)