MACCANEWS, PAREPARE -- Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Budi Situmorang, mengusulkan Kota Parepare menjadi tempat benchmarking bagi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia.Ini disampaikan Budi disela sela kegiatan Sosialisasi Integrasi Penyelenggaraan Ruang dengan Pertanahan Tingkat Pemprov Sulsel, di Hotel Clarion Makassar, Selasa 24 Mei 2016
kebijakan penataan PKL model Parepare merupakan hal baru di Indonesia, meski kebijakan serupa sudah diterapkan di Kota Tangerang. Penataan PKL di Parepare akan lebih berhasil dari Tangerang, terutama dari sisi penataan fisik pasar sudah luar biasa. Ini adalah inovasi pemerintah daerah dalam memanusiakan para PKL. Pemerintah pusat patut memberi apresiasi dan Parepare layak menjadi tempat studi banding bagaimana menata PKL yang lebih manusiawi," kata Budi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN,juga mengapresiasi langkah Wali Kota Parepare yang akan memberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada pedagang PKL Senggol untuk dijadikan jaminan kredit pengembangan usaha.
Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe yang tampil sebagai salah satu narasumber pada acara sosialisasi ini, mengatakan, saat ini telah ada dua bank yang bersedia menjadi mitra dalam kebijakan HGB PKL Pasar Senggol.
Dihadapan ratusan peserta sosialisasi yang terdiri dari para kepala dinas se Sulawesi Selatan, Taufan mengatakan, kebijakan pemberian HGB kepada PKL Senggol Parepare akan diikuti perjanjian dengan para pedagang yang jumlahnya mencapai 819 orang.(r4/JN)
SOCCER
0 komentar: